Iklan



Redaksi
Rabu, 24 Juni 2020, 19:41 WIB
Last Updated 2020-11-27T12:19:50Z
EdukasisidrapTenaga PengajarUnjukrasa

Puluhan Tenaga Pendidik Unjukrasa di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap

Advertisement

LINTASNEWS.ONLINE, SIDRAP -- Ratusan guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Sidrap mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, di Jalan Jendral Sudirman Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Rabu, (24/6/2020).

Tenaga Pendidik yang datang itu adalah gabungan organisasi yakni Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI, Himpunan Guru Sekolah Dasar Indonesia (HIGSDI), Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI).

Dalam aksi ini, Para guru yang ikut unjukrasa ini membawa spanduk yang bertuliskan bebaskan guru, guru memberikan sanksi kepada siswa buka karena nafsu atau dendam, akan tetapi bentuk mendidik, membimbing dan mendisiplikan semata.

Selain itu, ada juga spanduk lain bertuliskan jangan putuskan semangat kami mengajar, jangan mengintimidasi kami di sekolah.

Kepala SMPN 2 Pangsid, Agus Salim mengatakan mereka datang untuk mengikuti sidang pemeriksaan saksi terhadap Bapak Tamsir Guru SMPN 2 Pangsid yang menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang siswinya berinisial AU.

"Rekan-rekan guru datang kemari sebagai bentuk solidaritas atas kasus yang menimpah salah satu guru kami di SMPN 2 Pangsid. Kami berharap agar persoalan ini bisa berakhir damai antara kedua bela pihak baik," Kata Agus Salim.

Sementara Ketua IGI Sidrap, Nurdin, menjelaskan Kasus hukum yang dialami salah satu guru SMP 2 Pangsid, Tasmir yang bermula dari laporan pihak orang tua siswa kepihak hukum atas pemukulan yang dilakukan oleh Tasmir kepada AU.

Padahal Hukuman yang diberikan siswa AU ini sebenarnya adalah upaya guru untuk mendisiplinkan siswa hanya saja dalam versi Komisi Perlindungan Anak insiden seperti ini dianggap sebagai kekerasan terhadap Anak dan melanggar UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kami dari IGI dan organisasi Profesi lain, PGRI, AGPAI, HIGSDI, FOPPSI tidak menafikan isi dari tiap pasal UU tersebut, tetapi kami sebagai guru punya payung hukum juga dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa.

Apa yang dilakukan Pak Tasmir dalam mendisiplinkan siswa melanggar UU Perlindungan Anak, tapi bukan serta merta dijadikan acuan oleh pihak orang tua siswa yang sampai menggunakan jasa pengacara untuk mempidanakan guru yang bersangkutan.

Apalagi kami dari organisasi profesi sudah berupaya maksimal untuk mediasi untuk damai, hampir semua stakeholder dilibatkan dengan berbagai cara ditempuh, termasuk Pak Tasmir dan pihak SMP 2 Pangsid meminta maaf dan bermohon damai, tetapi pihak orang tua tidak terima dan tetap mau menempuh jalur hukum.