LINTASNEWS.ONLINE, ENREKANG -- Kabag Umum Setda Kabupaten Enrekang Sulsel, Umaruddin menjelaskan Randis Bupati yang baru ini sudah dioperasikan sekitar 1 bulan oleh tuannya.
Menurut Umaruddin, pengadaan Randis baru Bupati Enrekang H Muslimin Bando (Bando) dilakukan dengan beberapa pertimbangan, Randis yang lama sudah tidak layak pakai karena sudah sering ngabat karena usianya berkisar hampir 8 tahun.
Sekedar informasi, mobil Dinas Bupati Enrekang sebelumnya adalah Land Cruiser Prado, namun Kabag Umum mengatakan mobil tersebut sudah sering rusak, mogot dalam perjalanan dan bahkan pernah mengalami remnya sering blong dan ini sangat berbahaya buat kepala Daerah, jadi sudah wajarlah Bupati mendapatkan Randis Baru. jelasnya.
”Ini mobil Prado-nya Bupati Enrekang sudah berumur kurang lebih 8 tahun, sudah sering mogok alias rusak kalau sedang dipakai, kadang rusak di jalan. Artinya Randis Bupati yang dulu sudah tidak layak pakailah untuk orang sekelas Bupati, ”ungkapnya Kabag Umum
Alasan kedua mengapa Bupati perlu ganti mobil dinas baru, karena Pemkab Enrekang sering mendapat kunjungan tamu Nasional, dalam kondisi seperti itu, terpaksa Bupati harus pinjam mobil yang layak digunakan untuk menjemput tamu dari Pusat, lantaran mobil dinasnya sudah tak layak di gunakan untuk menjemput tamu dari Pusat.
” Selain itu alat mobil Dinas Bupati yang dulu itu alatnya sangat rumit. Sudah sangat susah didapatkan. Selain susah, harga spare part per item alatnya juga sangat mahal. Memang Randis ini sudah sangat mendesak untuk dibutuhkan. Karena kondisi mobil yang sering rusak, ” ujarnya
Lebih Jauh, Umaruddin menjelaskan sebenarnya sudah lama pengadaan Randis Bupati direncanakan, tapi Bupati masih mempertimbangkan karena masalah pandemi Covid-19. Tapi karena alasan kondisi mobil dinas Bupati sebelumnya memang sudah tak layak lagi.
“Jadi pertimbangannya memang Randis baru untuk Bupati sudah sangat mendesak dibutuhkan. jadi memang sudah harus diganti, ” pungkasnya
Kabag Umum juga menjelaskan juga untuk pengadaan Randis Wabup dan Sekda untuk tahun ini belum ada karena khusus untuk Wabup dan Sekda masih dipertimbangkan karena adanya kondisi pandemi Covid-19.tutupnya. (***)
