Iklan

Fery Sirajuddin
Rabu, 17 November 2021, 16:42 WIB
Last Updated 2021-11-17T08:42:20Z
DAERAHREGIONAL

TA 2022, Fraksi NasDem Minta Pemkab Sidrap Wajib Pemperhatikan Skala Prioritas Pembangunan Daerah

Advertisement

 



LINTASNEWS.ONLINE, SIDRAP — Dalam rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.


Ketua Fraksi Partai Nasdem, Samsumarlin menyampaikan beberapa poin terkait Pandangan fraksi yakni RAPBD tahun 2022 diharapkan dapat berwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh dari berbagai masukan. Termasuk proses Musrenbang, Reses Anggota DPRD, serta yang tak kalah penting.


Pemda harus mampu membaca kondisi ril yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat dengan tetap memegang prinsip pengelolaan daerah, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, disiplin berkeadilan, serta efisien dan efektif.


“Kami meminta agar tidak mengabaikan azas fungsi umum, dan terkait realisasi fisik APBD tahun 2021 yang lalu, kedepannya agar lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas maupun efisiensi anggaran,” ucapnya.


Untuk Ranperda APBD tahun 2022, kata Samsumarlin nantinya akan dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemda, wajib memperhatikan asumsi-asumsi yang telah dituangkan dalam kebjakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.


Kemudian meminta pemerintah daerah wajib memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah melalui SKPD terkait, untuk terus melakukan optimalisasi dan formulasi tata kelola pada setiap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidrap. 


“Seperti yang terjadi di Dinas PSDA, pendapatannya 35 jutaan, sedangkan biaya pemeliharaan lebih dari 400 juta,” kata Samsumarlin.


Pada ranperda anggaran dan pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh Pemda. Ada poin-poin yang menitikberatkan pengeluaran atau belanja daerah pada pos birokrasi pemerintahan, kami meminta hal ini agar di evaluasi oleh pemerintah daerah.


“Kami melihat tidak ada inovasi penganggaran dari pemda untuk memulihkan stabilitas ekonomi di daerah kita dan memandang pemulihan ekonomi di daerah kita harus di prioritaskan saat ini,” katanya.


Lanjut Samsumarlin juga mendesak pemerintah agar peka dalam merespon berbagai tantangan di masa transisi pandemi covid 19 ini, baik dibidang kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi, maupun bidang lainnya. 


Oleh karena itu, penganggaran harus memperhatikan efisiensi dan berdasar pada kondisi di masyarakat, bukan berdasar pada asumsi-asumsi masa lalu.


Samsumarlin menambahkan dalam Forum yang terhormat menyampaikan kepada pemerintah daerah, bahwa infrastruktur jalan di Sidrap, baik jalan yang berada didalam kota pangkajene, hingga jalan penghubung antar kecamatan bisa kita kategorikan dengan status rusak. 


Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi banyak kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa, dikarenakan kondisi jalan yang memang sudah tidak layak lagi. untuk itu, atas nama masyarakat


Kami mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan dan penanganan dan perbaikan saluran atau drainase khususnya didalam kota pangkajene yang sangat minim.


Harapan selaku fraksi Nasdem agar pemerintah dapat menyiapkan anggaran untuk fasilitas alat PCR bantuan dari unhas, agar bisa difungsikan, meminta kepada pemerintah agar anggaran sebesar 10 milyar rupiah untuk Rumah Sakit Tanru Tedong untuk ditinjau ulang. (*)