Iklan

Fery Sirajuddin
Jumat, 11 Maret 2022, 19:21 WIB
Last Updated 2022-03-11T11:21:01Z
DAERAHREGIONAL

Supervisi Pengelolaan Rumah Dinas dan Sosialisasi Perkap Nomor 13 tahun 2022 di Aula Mapolres Sidrap

Advertisement

 


LINTASNEWS.ONLINE, SIDRAP-- Supervisi Pengelolaan Rumah Dinas Dan Sosialisasi Perkap Nomor 13 Tahun 2018 Pada Satuan Wilayah Jajaran Polda Sulsel yang di gelar di Aula Parama Satwika Polres Sidrap, Jln Bau Massepe Nomor 01 Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Jumat (11/03/22)


Tim ini di ketuai oleh Kompol Mathius M Tappi, S.H. di dampingi oleh Wakapolres Sidrap KOMPOL H. Muhtar. SE bersama tim yaitu IPTU Muh. Tang, S.H., M.H. serta di ikuti oleh Para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran, Kasi, dan Personil Polres Sidrap yang tinggal di rumah dinas.


Untuk lebih jelasnya, Tim Supervisi ini menjelaskan tentang peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perumahanbdinas/ Asrama / Mes Kepolisian negara Republik Indobesia


Dalam keterangan Ketua Tim Supervisi Kompol Mathius M Tappi, S.H. menjelaskan “Tujuan dari Rumah dinas / asrama / mes polri sesuai dengan pasal 2 dalam peraturan kepala kepolisian Repubik Indonesia nomor 13 tahun 2018 yaitu untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas polri, Mewujudkan kesejahteraan pegawai negeri pada polri melalui perolehan perumahan dinas / asrama / mes sesuai dengan haknya anggota pegawai negeri pada polri” Paparnya


“Setiap Pegawai Negeri yang menempati Rumah Dinas Polri wajib memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) atas nama yang bersangkutan, Surat Izin Penempatan (SIP) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang, berakhir Surat Izin Penempatan (SIP) apabila tidak menduduki jabatan yang di persyaratkan menempati rumah dinas, Habis masa berlaku dan tidak di perpanjang, Mutasi kewilayah hukum polda yang berbeda, di berhentikan dengan hormat / tidak dengan hormat, Pensiun, dan  Meninggal dunia” jelasnya



Selanjutnya, Perwira satu bunga tersebut menyebutkan, “Perumahan dinas / asrama /mes polri merupaka perumahan negera berupa bangunan yang di miliki dan/atau di kuasai Polri dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri pada Polri (Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Polri), yang di golongkan menjadi Rumah Dinas Polri  antara lain 


1). Golongan I, yaitu rumah pejabat tertentu , yang peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, 2). Golongan II, meliputi Mes dan Asrama, dibagun secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Polri, diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang tidak berhak menempati menempati Rumah Dinas Golongan I” ungkapnya


“Untuk selebihnya peraturan ini mengatur tentang ketentuan, kewajiban, laranggan, dan sanksi terhadap Pegawai Negeri pada Polri sehubungan dengan Rumah Dinas Polri” tambahnya


Ditempat terpisah, Kapolres Sidrap AKBP Ponco Indriyo. SIK., MH menyampaikan “kepada peserta agar memperhatikan materi dari tim Sosialisasi sehingga nantinya bisa mendapatkan informasi yang komfrehensif sehingga bisa di sampaikan di jajaran”. Tutupnya. (Fery)