Dari muktamar Mangkoso hingga muktamar Darussalam, DDI sebagai organisasi dinamis yang secara rutin melaksanakan muktamar sebagai institusi tertinggi.
Muktamar pertama diadakan di Mangkoso tahun 1984 dan disitulah di sahkan susunan pengurus DDI
hasil pertemuan Watang Soppeng tahun 1947.
Muktamar ke-2 di Pare-Pare tahun 1948 yang dirangkaikan peresmian penggunaan kantor pusat DDI yang berlokasi di Masjid Raya Pare-Pare.
Setahun kemudian Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle memutuskan untuk hijrah dan menetap di Pare-pare, begitupun pengurus besar DDI ikut pindah ke Pare-Pare setelah sebelumnya bepusat di Mangkoso Muktamar ke-3 di Makassar tahun 1950 Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tepilih kembali Sebagai ketua umum dan H. Mali Al-Yafie sebagai sekretaris umum.
Mumtamar ke-4 di Pare-Pare tahun 1952 dengan pemilihan yang sama seperti sebelumnya.
Muktamar ke-5 diadakan di Pare-Pare 1953 dan menghasilkan pengurus PB-DDI PIode 1953- 1955
dengan ketua umum dan sekretaris seperti sebelumnya.
Muktamar ke-6, ANregurutta K>H Abdurrahan Ambo Dalle di culik oleh pasukan DI/TTI, dan semenjak itu
K.H.M. Abduh Pabbajah menggantikan Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle sebagai ketua uum
PB-DDI priode 1955-1957 didampingi oleh H. Abd Hakim Lukman sebagai sekretaris umum yang terpilih dalam muktamar ke-6 yang dilaksanakan di Pare-Pare tahun 1955.
Muktamar ke-7 di Pangkajene Sidrap tahun 1957 yang menghasilkan pengurus PB/DDI priode 1957-
1959 dengan sekretaris dan ketua umum yang sama dengan priode sebelunya.
Secara kelembagaan DDI tidak melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan yang bersifat politik praktis.Hal
itu tercermin dalam pasal 2 peraturan Dasar DDI Yang pertama:"Badan". ini tidak mencampuri soal-soal politik".
Namun untuk menyalurkan aspirasi politik warga DDI menghadapi pemilu pertama, PB-DDI melalui surat edaran Nomor 130/CI/54 Tanggal 15 Juli 1954 yang di tandatangani oleh K.H.Abdurrahman Ambo Dalle selaku ketua umum menyarankan agar warga DDI memberikan suara kepada partai-partai Islam yang memasang orang-orang DDI sebagai calon legislatifnya.
Bahkan, untuk optimalisasi suara
partai-partai Islam, K.H.Abdurrahman Ambil Dalle memutuskan ikut pemilu 1955 dengan membentuk
partai atas namanya sendiri.
Pembentukan partai itu di maksudkan untuk mengumpulkan dan memperbanyak suara umat Islam yang kemudian di salurkan kepada partai politik Islam (PSII, NU, PERTI, MASYUMI) yang kebetulan menempatkan warga DDI sebagai calon anggota legislatif.
Keikutsertaan orang-orang DDI dalam kencah Politik atas namanya sendiri, bukan mewakili atau atas nama DDI secara kelembagaan.
Akan tetapi, keterlibatan sejumlah tokoh DDI dalam ranah politik tersebut mulai terasa imbasnya ke dalam DDI menjelang Muktamar ke 11tahun 1969.
Saat itu muncul kesan adanya persaingan pengaruh di antara tokoh-tokoh tersebut. Bahkan DDI seakan-akan ingin di seret kedalam naungan sala satu partai politik Islam yang ada. Gejolak itu mencapai kulminasi dalam muktamar ke11 yang berlangsung di Wattang soppeng.
Muktamar pun berlangsung cukup hangat, itu di sebabkan adanya salah satu kekuatan dalam DDI yang ingin memasukkan unsur salah satu partai politik ke dalam lembaga DDI. Akibatnya, Muktamar berakhir dengan menyisakan masalah yang "menggantung" .
Masalah itu muncul kembali pada Muktamar
berikutnya. Selama perkembangan selanjutnya, Gejolak politik kembali menerpa DDI saat menghadapi pemilu 1977.
Saat itu, partai politik mengalami penyederhanaan menjadi tiga partai politik, yaitu: Partai persatuan pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Atas dasar menyelamatkan organisasi dari tekanan pemerintah yang cukup refresi, setelah melalui
istikharah, akhirnya AG.H Abdurrahman Ambo Dalle menyatakan diri bergabung dengan Golongan Karya
( GOLKAR) dan menjadi calon anggota legislatif.
Meskipun keterlibatan AG.H.Adurrahman Ambil Dalle
atas nama pribadinya, bukan lembaga,namun tak urung sikap politik AG.H.Abdurrahman Ambo Dalle
ditentang oleh beberapa tokoh DDI.
Akibatnya hal itu berimbas pada keadaan pondok pesantren DDI Pare-Pare yang di pimpin langsung oleh AG.H.Abdurrahman Ambo Dalle. Kampus DDI Ujung Lare dan Ujung Baru ditinggalkan oleh santri-santri.
Imbas itu juga terasa sampai di cabang-cabang melihat kondisi itu OG.H Abdurrahman Ambo Dalle merasa kecewa dan berniat pindah ke wiringtasi (mangkoso Barru), Kaltim dan berakhir di Kabbalangan Pinrang .
Peristiwa dan pengalaman pahit pemilu 1977 memberikan kesadaran kepada warga dan tokoh-tokoh DDI untuk mempertegas kembali independensi DDI.
Tanggal 29 november 1996 Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) mengalami persitiwa yang cukup
mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi.
Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, Pendiri
utama DDI dan sentral figur, wafat setelah mengalami sakit karena usia tua. Menjelang wafatnya, (1993-1996) DDI sempat mengalami kegoncangan internal yang menyebabkan berada dalam status quo karena berkembangnya pandangan bahwa DDI hanya sebatas usia al Mukarram, dan pandangan lain berpendapat bahwa DDI sudah menjadi milik umat yang harus di pertahankan dan di kembangkan terus sebagai oleh generasi muda DDI sebagau suatu amanah.
Hal ini terjadi karena selama hidupnya, sejak berdirinya MAI mangkoso hingga lahirnya DDI, beliau
sebagai tokoh sentral dan figure pengikat warga DDI.
Kata dan skapnya dijadikan rujukan dalam
mengelola organisasi sampai ke tingkat yang paling rendah. Tidak mengherankan, karena sosok
Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle sudah begitu lekat dengan DDI, sesuai semboyan al Mukarram:
"semua milik saya adalah milik DDI dan milik DDI bukanlah milik saya", sehingga semua pengelolah
madrasah dan pengurus DDI mulai dari tingkat Pengurus Besar hingga Pengurus Ranting bersikap
"Sami'na wa Atha' na" pun menjadi salah satu jati diri warga DDI.
Namun, pasca wafatnya AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle belum ditemukan figur yang menyamai
kharisma dan kapablitas beliau dalam berbagai aspek. Ulama-Ulama DDI yang merupakan baris kedua dari AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle tinggal satu-dua orang. Itupun dengan usia yang sudah sepuh sehingga kemampuan menjalankan organisasi pada level pengurus harian sangat terbatas.
Menyadari fenomena itu, muncul keinginan dari kaum muda DDI untuk menata kembali organisasi dengan mencari format yang tepat.
Di satu sisi DDI menjadi organisasi yang modern, namun di sisi lain tetap menampakkan jati diri DDI sebagai organisasi yang dibangun dan didirikan oleh kaum Ulama.
Peran-peran sosial Ulama lebih banyak pada kegiatan dakwah dan pendidikan. Apa yang telah dirintis oleh Anregurutta, misalnya berdirinya Rumah Sakit Bersalin DDI dan percetakan nyaris tidak berjalan.
Pengumpulan pakaian-pakaian bekas yang masih baik untuk diberikan kepada mereka yang tertimpa
bencana alam, juga tidak pernah lagi di lakukan.
Dalam usia yang cukup lama,sudah saatnya DDI membangun sistem yang mampu merespon tuntutan
perubahan zaman.
Tampilnya orang-orang muda yang realtif terbebas dari polarisasi yang pernah muncul, untuk memimpin DDI dengan sistem organisasi yang modern bukan lagi sekedar sebuah keinginan, tapi sebuah kebutuhan.
Dengan sistem yang mapan namun dinamis, siapapun yang tampil memimpin DDI harus mampu mengusung DDI ke arah yang di cita-citakan.
Anggota Kelompok:
1. M. Reski
2. Sarah Azzahra
3. Andi Anugrah Al Bakri
4. Mutmainnah
5. Zul Fahmi
6. Nur Fadhillah
7. Anisa H