Bawaslu Sidrap Segera Buka Pendaftaran Panwaslu

LINTASNEWS.ONLINE, SIDRAP -- Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 akan dibuka pada 14-19 Januari 2023.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam. Dikatakannya, bahwa pembentukan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023.

Asmawati Salam mengatakan, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa diberikan kewenangan kepada masing-masing Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam).

“Untuk di Sidrap ini, Panwascam akan merekrut anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 106 orang yang tersebar di 11 Kecamatan,” ujarnya, Senin, 9 Januari 2023.

Untuk itu, kata dia, bagi warga yang berminat dan berusaha paling rendah 21 tahun serta memenuhi persyaratan lain bisa mendaftarkan diri di wilayah kecamatan masing-masing.

Adapun Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

7 .Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;

11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.